Demokrasi

Demokrasi

• Demokrasi berasal dari kata Yunani: Demos (Rakyat) ; Kratos/Kratein (Kekuasaan).

• Macam-macam istilah demokrasi:

1. Demokrasi Konstitusionil;
2. Demokrasi Parlementer;
3. Demokrasi Terpimpin;
4. Demokrasi Pancasila;
5. Demokraasi Rakyat;
6. Demokrasi Soviet; dan
   
7. Demokrasi Nasional.

• UUD menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasar pada kekuasaan belaka.
2. Sistem Konstitusionil. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme.

Demokrasi Konstitusionil

• Ciri khas dari demokrasi ini adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

• Demokrasi Konstitusionil muncul sebagai suatu program, dan sistem politik yang konkrit (pada akhir abad ke-19). Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti dalam abad ke-19, tetapi meluas mencakup segi-segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomis.

• 4 unsur-unsur Rechtsstaat dalam arti klasik menurut Stahl:

1. Hak-hak manusia;
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintah berdasarkan peraturn-peraturan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

• Unsur-unsur Rule Of Law dalam arti klasik menurut A. V. Dicey:

1. Supremasi aturan-aturan hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

• Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule Of Law:

1. Perlindungan Konstitusionil;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebeasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat dan beroposisi; dan
   
6. Pendidikan kewarganegaraan.

• Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dibagi dlam 3 masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959)
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965)
3. Masa Republik Indonesia III (1965-)

• Berikut ini ada beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar:

1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966
a. Bidang Politik dan Konstitusionil:

• Demokrasi Pancasila seperti yang termasuk dalam UUD 1945.
• Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat yang adil dan makmur.
• Elan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi.

b. Bidang Ekonomi:

• Demokrasi ekonomi sesuai dengan azaz-azaz yang menjiwai ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945.
• Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan koperasi.
• Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.

2. Musyawarah Nasional III Persahi : Rule Of Law 1966

• Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan
   
3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.

3. Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Juni 1967

• Persoalan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian harus mencapai keseimbangan yang wajar diantara 3 hal:

1. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuaaan dan kewibawaan;
2. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya; dan
   
3. Perlunya untuk membina suatu " Rapidly Expanding Economy".
   

Konsep-Konsep Politik

Teori Politik

• Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas:

1. Tujuan dari kegiatan politik;
2. Cara-cara mencapai tujuan itu;
3. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu; dan
4. Kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan tujuan politik itu.

• 2 macam teori politik menurut Thomas P. Jenkin, yaitu:

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik. Teori ini dinamakan valuational. Yang termasuk golongan ini antara lain fillsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan lain sebagainya.
   
2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini dinamakan nonvaluational, bersifat deskriptif dan komparatif.

Masyarakat

• Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena 2 sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak ingin bekerja sama, tapi dipihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.

• Harold Lassweel merinci delapan nilai dalam mengamati masyarakat disekelilingnya (masyarakat barat), yaitu:

1. Kekuasaan;
2. Pendidikan/ Penerangan;
3. Kekayaan;
4. Kesehatan;
5. Keterampilan;
6. Kasih sayang;
7. Kejujuran dan Keadilan;
8. Keseganan, Respek.

Kekuasaan

• Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

• Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial, menurut:

1. Ossip K Flechtheim;
2. Robert M. Mac Iver.

• Kekuasaan Politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.

• 2 macam kekuasaan politik menurut Ossip K. Flechtheim, yaitu:

1. Bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara , seperti lembaga-lembaga pemerintahan DPR, Presiden, dan sebagainya;
2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara.

Negara

• Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah.

• Negara mempunyai 2 tugas, yaitu:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat.

• Beberapa orang yang merumuskan mengenai negara, yaitu:

1. Roger A. Soltau;
2. Harold J. Laski;
3. Max Weber; dan
   
4. Robert M. Mac Iver.

• Sifat-sifat negara:

1. Sifat Memaksa, Agar peraturan perundang-undangan ditaati.
2. Sifat Monopoli, Monopoli dalam menetapkan tujuan bersama.
3. Sifat Mencakup Semua, Peraturan; semua harus membayar pajak tanpa kecuali.

• Unsur-unsur Negara:

1. Wilayah;
2. Penduduk;
3. Pemerintah; dan
4. Kedaulatan.

Tujuan dan Fungsi Negara

• Tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

• Terlepas dari ideologinya setiap Negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

1. Melaksanakan penertiban;
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;
3. Pertahanan; dan
   
4. Menegakkan keadilan.

Istilah Negara dan Istilah Sistem Politik

• 4 variable sistem politik:

1. Kekuasaan;
2. Kepentingan;
3. Kebijaksanaan; dan
4. Budaya Politik.